Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya terus memperkuat edukasi publik sekaligus penegakan aturan dalam pengelolaan sampah. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Melalui pendekatan partisipatif, DLH menggandeng warga agar aktif melaporkan pelanggaran dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti melalui program "Surabaya Bergerak."
Kepala DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto, menyampaikan bahwa peran serta masyarakat sangat krusial dalam menjaga kebersihan kota. Selain itu, pelaporan tumpukan sampah atau pelanggaran pembuangan sampah sembarangan menjadi salah satu kunci dalam upaya pengawasan bersama.
"Kami mengajak warga Surabaya untuk tidak ragu melapor apabila melihat tumpukan sampah atau orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti secepat mungkin, baik melalui petugas di lapangan maupun koordinasi dengan dinas terkait," ujar Dedik, Senin (5/5/2025).
Dalam praktiknya, DLH Surabaya telah merespons berbagai laporan warga yang masuk melalui kanal digital maupun media sosial. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah adanya tumpukan sampah di kawasan Pandegiling, yang ternyata merupakan hasil kegiatan kerja bakti warga dalam program "Surabaya Bergerak."
Dedik menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti pada Minggu (4/5/2025) tersebut telah direncanakan sebelumnya, termasuk titik lokasi penumpukan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas DLH. Namun, karena proses pengangkutan berlangsung secara bertahap, tumpukan tersebut sempat terlihat oleh warga dan tersebar di media sosial sebelum akhirnya dibersihkan pada hari yang sama.
"Dalam seminggu, ada sekitar 150 hingga 200 titik kerja bakti warga yang kami fasilitasi. Setiap lokasi memiliki titik penjemputan sampah yang telah disepakati sebelumnya. Sistem ini berjalan dengan mengandalkan koordinasi warga melalui aplikasi Surabaya Bergerak," jelas Dedik.
Aplikasi tersebut menjadi platform utama yang mempermudah warga dalam mengajukan kegiatan kerja bakti, sekaligus menentukan titik lokasi pengumpulan sampah. DLH membatasi kuota hingga 200 titik per minggu untuk memastikan efektivitas pengangkutan dan pengelolaan sampah secara merata.
Namun, dinamika di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, keterlambatan dalam pengangkutan sampah menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika dokumentasi visual (foto atau video) tersebar tanpa konteks yang lengkap.
"Tumpukan di Pandegiling misalnya, belum sempat kami angkut sudah difoto dan diunggah ke media sosial, sehingga menimbulkan asumsi bahwa DLH lalai. Padahal, kami punya alur yang jelas dalam mekanisme penanganan sampah hasil kerja bakti," lanjut Dedik.
Lebih jauh, Dedik mengungkapkan bahwa DLH tidak bekerja sendiri dalam proses ini. Mereka juga didukung oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), terutama dalam pengangkutan skala besar yang membutuhkan alat berat. Kolaborasi antar dinas menjadi bagian penting dalam memastikan sampah yang dihasilkan dari kerja bakti dapat segera dibersihkan.
Selain itu, DLH terus menggencarkan literasi lingkungan ke berbagai kalangan, mulai dari sekolah hingga komunitas warga. Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu mengubah perilaku warga untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
"Kami punya tim yang rutin turun ke lapangan untuk mengedukasi warga tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Edukasi ini juga mencakup sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar Perda. Jadi bukan hanya himbauan, tapi ada konsekuensi hukum juga," tegas Dedik.
Salah satu inovasi yang juga tengah dikembangkan oleh DLH adalah sistem pelaporan berbasis digital yang lebih responsif. Dengan memanfaatkan integrasi data dan peta digital, DLH berupaya memetakan titik-titik rawan pembuangan sampah sembarangan untuk penanganan yang lebih cepat dan tepat.
"Data dari laporan warga kami olah secara real time. Dari situ kami bisa tahu area mana yang sering bermasalah dan bagaimana solusinya. Ini membantu kami mengatur rute pengangkutan, penempatan bak sampah, hingga penambahan petugas kebersihan jika diperlukan," paparnya.
Program-program seperti ini dinilai penting untuk membangun ekosistem kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan utamanya tetap pada konsistensi perilaku masyarakat.
Surabaya sendiri telah beberapa kali meraih penghargaan atas kebersihan dan tata kelola lingkungannya. Namun, menurut Dedik, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan warga berpuas diri. Tantangan akan terus ada, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan permukiman informal.
"Kesadaran individu itu kuncinya. Kalau masih ada yang buang sampah sembarangan, berarti edukasi belum sepenuhnya berhasil. Tapi kami tidak menyerah. Kami akan terus memperbaiki sistem dan membangun budaya bersih," katanya.
Dalam waktu dekat, DLH juga akan meluncurkan kampanye digital bertema "Surabaya Bersih, Tanggung Jawab Bersama." Kampanye ini akan melibatkan influencer lokal, pelajar, hingga komunitas pemuda untuk menyuarakan pentingnya pelaporan aktif dan perilaku hidup bersih.
"Kami percaya pendekatan kreatif bisa lebih menyentuh, terutama generasi muda. Mereka bisa jadi agen perubahan di lingkungannya," pungkas Dedik.
Sebagai penutup, Dedik kembali mengingatkan bahwa kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap warga memiliki andil besar dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk semua.
"Laporkan jika melihat tumpukan sampah. Edukasi tetangga agar buang sampah di tempatnya. Kecil, tapi dampaknya besar jika dilakukan bersama-sama," ujarnya.
