SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali angkat bicara soal kualitas pelayanan publik di Kota Pahlawan. Kali ini, Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) menjadi sorotan utama setelah Cak Eri -sapaan akrabnya- menilai masih banyak kendala dan keribetan dalam pelayanan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dispendukcapil Eddy Christijanto dan seluruh jajarannya di Kantor Dispendukcapil, Mal Pelayanan Publik Siola Lantai 3, Senin (14/4/2025), Wali Kota Eri mengeluarkan arahan tegas.
"Saya minta pelayanan jelas dan gamblang, jangan dilempar-lempar. Kalau ada yang mengurus izin, harus langsung jelas, ini ditolak atau diterima sesuai dengan ketentuan," tegasnya.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik di Surabaya harus cepat, transparan, dan bebas pungli. Tidak boleh ada lagi warga yang merasa dipersulit hanya karena masalah teknis atau alasan prosedural yang berbelit.
Soroti Masalah di Lapangan
Cak Eri menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, mulai dari penggunaan barcode yang tidak efektif hingga prosedur pengajuan akta yang dinilai terlalu rumit.
"Contohnya, ada yang ajukan akta nikah tapi ditolak karena nama di KK beda dengan surat keterangan dari Gereja. Masak iya langsung disuruh ke pengadilan? Bisa dicek dulu ke gerejanya, bisa klarifikasi pakai foto, tanya apakah benar itu orangnya. Kalau yang mencatatkan tahu, kenapa nggak langsung diverifikasi?" ujarnya penuh heran.
Menurutnya, tidak semua persoalan harus dilempar ke pengadilan. Hal semacam itu justru menambah beban warga yang ingin mengurus dokumen dengan benar.
"Kalau bisa diselesaikan di internal, ya jangan dipersulit. Layanan publik itu harusnya memudahkan, bukan mempersulit," tegas Cak Eri.
Tegas Soal Pungli: "Saya Pecat Langsung!"
Tak hanya soal prosedur, dugaan pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Cak Eri menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi keras kepada siapapun yang terbukti bermain-main dengan pelayanan publik.
"Saya pastikan itu tidak terjadi lagi, pasti saya pecat. Karena pelayanan publik itu utama. Jangan ada yang mempermainkan masyarakat!" ujarnya lantang.
Ia bahkan akan rutin melakukan sidak atau monitoring langsung untuk memastikan arahan yang sudah disampaikan benar-benar diterapkan.
"Kamis saya ke sini lagi. Saya akan cek satu per satu catatan pelayanan hari ini, jangan sampai hanya jadi omongan belaka," ucapnya.
Minta SOP Diperjelas dan Solusi Diberikan
Dalam arahannya, Cak Eri juga meminta kepada jajaran Dispendukcapil agar segera memperjelas SOP atau protap layanan kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak kebingungan saat ada perbedaan data atau kendala administrasi.
"Setelah itu, harus bisa beri solusi konkret. Kecuali memang aturannya nggak memungkinkan, itu baru beda cerita," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah bingung dengan alur birokrasi.
Komitmen untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Wali Kota Eri menyampaikan bahwa komitmen Pemkot Surabaya adalah menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dibangun lewat transparansi dan kemudahan layanan.
"Pelayanan publik itu wajah pemerintah. Kalau masyarakat masih merasa ribet, berarti kita belum maksimal," tegasnya lagi.
Ia berharap semua jajaran pemkot, terutama di sektor pelayanan langsung seperti Dispendukcapil, dapat menjadi contoh dan pelopor dalam memberikan layanan terbaik kepada warga.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan sejumlah catatan penting yang akan dievaluasi dan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Monitoring lanjutan pun dijadwalkan untuk memastikan adanya perbaikan nyata.
"Saya ingin kita semua serius. Kalau warga puas, kita juga ikut tenang. Jangan sampai masyarakat datang ke kantor layanan dengan rasa takut atau bingung. Semua harus jelas, cepat, dan mudah," pungkas Cak Eri.
.jpg)